Blangko Update Data GTT/PTT Sekolah Negeri

Contoh blangko update database GTT/PTT Sekolah Negeri Kabupaten Sleman.

Download

About these ads

10 Balasan ke Blangko Update Data GTT/PTT Sekolah Negeri

  1. Dwi Tami Astuti mengatakan:

    Assalamu’allaikum wr wb.

    Kami mendukung terus perjuangan GTT/PTT yang bekerja minimal 1 th sampai tahun 2009 untuk diangkat menjadi PNS melalui forum FGPTTSN Sleman. Walau bagaimanapum para GTT/PTT tidak kalah berjasa dalam memajukan pendidikan Indonesia dibandingkan dengan PNS.

    Kami mengharapkan agar pemerintah memperhatikan nasip para GTT & PTT agar mereka tetap bersemangat dan lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan kewajibanya.
    Terimakasih.
    Wassalamu’allaikum wr.wb.
    Riwuds : Wa’alaikumussalam. Dukung mendukung yang kurang cuma PP. Kalau PP blm ada, BAPAK2 dan IBU2 qt yang dijajaran Sleman masih g bs berkutik. Begitu katanya.

  2. rina mengatakan:

    INi SE menpan th 2005 yang membuat kita tidak dimasukkan database honorer,karena dulu belum ada PP 43 yang disebut dibiayai APBN/D dan kita dianggap non

    Nomor : B/ 1110/M.PAN/6/2005 Jakarta, 9 Juni 2005
    Sifat : Amat segera
    Perihal : Kebijakan Umum Pengadaan
    Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2005.
    Kepada Yth.
    1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
    2. Sekretaris Kabinet;
    3. Jaksa Agung;
    4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
    5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
    6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
    7. Para Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Dewan/Badan;
    8. Para Gubernur;
    9. Para Bupati/Walikota.
    Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian
    di
    Tempat
    Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional tentang pemenuhan kekurangan
    tenaga pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan sebanyak 875.414, telah
    diprogramkan pengadaan PNS secara bertahap selama 3 tahun yang pelaksanaannya
    dimulai pada tahun 2004 sejumlah 204.584. Sebagai kelanjutan dari kebijakan nasional
    tersebut, pada tahun 2005 pemerintah akan melakukan pengadaan PNS sesuai
    dengan kemampuan keuangan negara. Untuk itu, bersama ini disampaikan kebijakan
    umum pengadaan PNS Tahun 2005 seperti terlampir sebagai acuan dalam
    penyelenggaraan pengadaan PNS.
    Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.
    Menteri
    Pendayagunaan Aparatur Negara,
    Tembusan Yth. Taufiq Effendi
    1. Presiden RI;
    2. Wakil Presiden RI;
    3. Menko Kesra;
    4. Menteri Keuangan;
    5. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
    C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 4\@BCL@E005B86A\@BCL@E005B86A.doc 1
    Lampiran Surat Menteri
    Pendayagunaan Aparatur Negara,
    Nomor : B/ 1110 /M.PAN/6/2005
    Tanggal : 9 Juni 2005
    ————————————————-
    KEBIJAKAN UMUM
    PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
    TAHUN ANGGARAN 2005
    I. Umum
    1. Pengadaan PNS ditujukan untuk memenuhi kekurangan jumlah dan kualitas
    pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi yang perhitungannya dilakukan secara
    rasional sesuai beban kerja.
    2. Pelaksanaan pengadaan PNS menerapkan prinsip-prinsip transparan, obyektif,
    rasional, tidak diskriminatif, akuntabel, serta bebas dari praktek KKN. Untuk itu,
    pengadaan PNS harus direncanakan sesuai kebutuhan organisasi, pelaksanaan,
    pengawasan dan pengendalian yang efisien dan efektif.
    3. Pengadaan PNS dilaksanakan secara desentralisasi sesuai peraturan perundangan
    yang berlaku. Kegiatan pengadaan PNS yang meliputi perencanaan termasuk
    penyusunan formasi, pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi,
    pelaksanaan dan pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan,
    pengumuman hasil seleksi, pengusulan pemberkasan, pengangkatan dan
    penempatan dalam jabatan pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung
    jawab masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian.
    4. Pengadaan PNS tahun 2005 yang berasal dari tenaga honorer maupun masyarakat
    umum secara nasional diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan tenaga
    kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian,sedangkan untuk
    tenaga teknis lain, seperti tenaga penegakan hukum, tenaga pada unit-unit
    pelayanan umum yang harus memenuhi standar aturan internasional, tenaga
    pada daerah pemekaran, secara selektif tetap diperhatikan.
    5. Pemenuhan PNS sebagai pengganti PNS yang meninggal/hilang akibat gempa dan
    tsunami di wilayah Propinsi NAD dan Kab. Nias akan dipenuhi secara khusus.
    II. Pengadaan PNS Dari Pegawai Honorer
    1. Pegawai honorer adalah seseorang yang diangkat secara resmi oleh pejabat yang
    berwenang (pimpinan unit kerja) dan disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
    Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas tertentu yang gajinya dibebankan
    pada APBN atau APBD.
    2. Dalam rangka mengisi tambahan formasi PNS tahun 2005 akan dilakukan seleksi
    secara khusus bagi pegawai honorer dengan tetap memperhatikan prioritas
    kebutuhan, sebagai berikut :
    a. Guru, untuk memenuhi kekurangan guru pada sekolah-sekolah negeri;
    b. Tenaga Kesehatan pada unit pelayanan kesehatan milik pemerintah;
    c. Penyuluh pertanian antara lain seperti penyuluh perikanan, penyuluh
    peternakan;
    d. Tenaga teknis yang sangat dibutuhkan oleh organisasi.
    C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 4\@BCL@E005B86A\@BCL@E005B86A.doc 2
    3. Bagi pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf a, b dan huruf c,
    yang telah melaksanakan tugas jabatannya minimal selama 20 tahun secara
    terus menerus dan berusia paling tinggi 46 tahun per 1 Januari 2006
    akan diangkat langsung sebagai CPNS dengan mengikuti prosedur
    sebagai berikut :
    a. Tim Pengadaan PNS Instansi Pusat dan Daerah melakukan penelitian dan
    penilaian terhadap pegawai honorer tersebut yang meliputi :
    1) Kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan statusnya sebagai tenaga
    honorer antara lain seperti surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga
    honorer yang disahkan oleh Pejabat yang diberi wewenang, Surat/Akta
    Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk;
    2) Disiplin, dan integritas diri yang dinilai baik dalam pelaksanaan tugas
    berdasarkan keterangan/pernyataan tertulis dari atasan langsung atau
    pejabat yang berwenang lainnya dan disetujui oleh Pejabat Pembina
    Kepegawaian (PPK);
    3) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter yang
    berwenang;
    4) Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sesuai dengan kompetensi
    tugasnya.
    b. Tim Pengadaan PNS Tingkat Nasional melakukan wawancara tentang
    penguasaan tugas, wawasan kebangsaan dan integritas sebagai Pegawai
    Negeri Sipil.
    4. Dokter yang sudah/sedang melaksanakaan tugas PTT, dokter honorer daerah pada
    unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, yang bersedia ditempatkan pada
    Puskesmas-Puskesmas di daerah terpencil tanpa memperhatikan masa kerja yang
    bersangkutan akan diangkat secara langsung mengikuti prosedur sebagaimana
    nomor 3.
    5. Bagi pegawai honorer sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, b, c dan
    huruf d, yang mempunyai masa kerja kurang dari 20 tahun akan dilakukan seleksi
    secara khusus dan diselesaikan secara bertahap sampai dengan tahun 2009
    dengan prioritas kelompok sebagai berikut :
    a. Yang mempunyai masa kerja 10 sampai 20 tahun;
    b. Yang mempunyai masa kerja 5 sampai 10 tahun;
    c. Yang mempunyai masa kerja 1 sampai 5 tahun.
    Ketentuan teknis mengenai seleksi khusus bagi kelompok pegawai honorer
    tersebut di atas akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengadaan PNS Tingkat Nasional.
    6. Bagi pegawai honorer yang tidak menduduki tugas jabatan sebagaimana dimaksud
    pada angka 2 huruf a, b, c dan huruf d seleksinya diperlakukan sama sebagaimana
    pelamar umum.
    III. Pengadaan PNS Dari Pelamar Umum
    Pengadaan PNS dari pelamar umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan
    yang berlaku. Ketentuan tentang teknis pelaksanaan pengadaan PNS dari
    pelamar umum akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengadaan PNS Tingkat Nasional.
    C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 4\@BCL@E005B86A\@BCL@E005B86A.doc 3
    IV. Pengorganisasian
    1. Untuk menjamin tercapainya maksud dan tujuan serta sasaran pengadaan PNS
    tahun 2005 secara efektif dan obyektif serta berkualitas, dibentuk Tim Koordinasi
    Pengadaan PNS Tingkat Nasional yang dipimpin oleh Men.PAN dan beranggotakan
    unsur pemerintah terkait, antara lain wakil dari BKN, LAN, DEPDIKNAS, DEPKES,
    DEPAG, DEPDAGRI, Menko KESRA, dan SETWAPRES.
    2. Pada instansi pemerintah di Pusat dan Daerah dibentuk Tim/Panitia Pengadaan PNS
    Instansi Pusat/Daerah yang dibentuk dan dipimpin oleh Pejabat Pembina
    Kepegawaian masing-masing instansi yang bersangkutan.
    3. Koordinasi pelaksanaan pengadaan PNS di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur
    selaku wakil pemerintah pusat.
    4. Tim Koordinasi Pengadaan PNS Tingkat Nasional bertugas menetapkan pedoman
    dan petunjuk pelaksanaan, melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
    pengadaan PNS secara nasional. Tugas Tim/Panitia pengadaan PNS tingkat instansi
    Pusat/Daerah adalah menyelenggarakan kegiatan pengadaan sebagaimana
    dimaksud pada angka I butir 3.
    V. Lain-Lain
    1. Dalam rangka penetapan formasi dan sosialisasi kebijakan pengadaan PNS tahun
    2005 akan diselenggarakan Rapat Kerja Kepegawaian Nasional yang
    diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan BKN dengan instansi pemerintah pusat
    dan daerah pada bulan Juli 2005 di Jakarta.
    2. Pengadaan PNS di wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kab. Nias
    terutama untuk mengganti PNS yang meninggal karena korban tsunami akan
    dilaksanakan penanganan secara khusus di bawah koordinasi Kementerian PAN.
    3. Dalam pengadaan PNS agar Pejabat Pembina Kepegawaian mengakomodasi pelamar
    dari penyandang cacat yang mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatanjabatan
    tertentu.
    4. Biaya penyelenggaraan pengadaan PNS Tahun 2005 untuk instansi Pusat
    dibebankan pada APBN, dan untuk Daerah dibebankan pada APBD.
    5. Jadwal/rencana pengadaan PNS tahun 2005 adalah :
    a. Penetapan formasi : Bulan Agustus
    b. Penyusunan Juklak/Juknis Pengadaan : Bulan Juli – Agustus
    c. Pelaksanaan seleksi dan pengolahan hasil seleksi : Bulan September -
    Oktober
    d. Usulan pemberkasan dan pemberian NIP oleh BKN : Bulan Nopember -
    Desember
    e. Pengangkatan sebagai CPNS : Bulan Januari 2006
    Menteri
    Pendayagunaan Aparatur Negara,
    Taufiq Effendi

  3. andrian mengatakan:

    Kami selalu mengikuti perkembangan fthsni yang berjuang untuk kesejahteraan GTT/PTT sehingga mencapai cita-cita menjadi CPNS. sekarang kami dari Ikatan Pegawai Non Edukatif Sekolah (IPHONES) sampai saat ini kami berjuang baru sampai tingkat propinsi dan kamipun sudah melaksanakan dengan cara baik-baik untuk memintah bantuan pemerintah propinsi dan kab/kota yang ada di sumatera selatan untuk memperjuangkan nasib kami kedepan. tapi sayang tidak semua Bupati/Walikota yang merestui kami sehingga keadaan kami (IPHONES) saat ini sangatlah memperihatinkan sehingga setiap kegiatan kami selalu kurang diberi dukungan oleh pemerintah setempat, terus terang lima ribuan anggota kami sudah merasa resah dan siap untuk berjuang ke tingkat pusat. tapi kendala kami adalah kami belum terbentuk di tingkat pusat. andai kata ada persatuan yang ingin bersatu untuk memikirkan PTT/GTT kami siap bergabung untuk memikirkan nasib kita semua. kami dari sumatera selatan sudah terbentuk di 11 kab/kota dan tinggal 4 kabupaten lagi yang belum bergabung dengan kami, dikarenakan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah. tolong beri kami saran bagaimana agar gerakan ini bisa sukses sesuai dengan yang diharapkan kawan-kawan.
    malahan sekarang kawan-kawan di sumatera selatan telah mengirimkan data mereka ke BKN Pusat karena kurang percayanya mereka dengan pemerintah daerah. hal ini juga mengakibatkan gerakan kami dipersempit oleh pemerintah daerah karena hal ini membuat resah pemerintah-2 yang ada di daerah kami.
    mungkin gerakan ini akan mencuat ke MENPAN karena hampir seluruh PTT/GTT yang ada di sumatera selatan mengirimkan datanya ke jL. Jenderal Sudirman Kav 69 Jakarta Selatan / ke BKD Pusat PO BOX 9949 Jakarta Pusat 10110.
    Data yang dikirim berupa :
    1. SK awal s.d SK akhir
    2. Data NUPTK
    3. Surat Pengantar dari Kepsek
    4. Surat Keterangan dari Kepsek
    5. Foto Kopi KTP
    6. Foto 2 lembar
    hal ini tidak bisa kami cegah, karena mungkin ini rasa yang dipendam kawan2 PTT/GTT yang ingin mereka sampaikan kepada pemerintah pusat, agar pemerintah pusat bisa melihat bahwa masih banyak yang harus diperhatikan selain PNS. sekarang PNS sudah bisa tersenyum lebar sebab gaji mereka lebih dibandingkan cukup dari pada PTT/GTT yang gajinya seadanya. padahal untuk masalah kerja mungkin kerja mereka lebih berat dibandingkan dengan PNS.
    tolong beri saran kepada kami
    agar aspirasi kami bisa disampaikan.
    karena selama ini aspirasi kami sudah kami sampaikan ke pemerintah kab/kota dan sampai ke gubernurpun sudah kami sampaikan dan wakil rakyat yaitu DPRD Propinsi pun sudah kami temui tapi hasilnya hanya harapan-harapan saja selalu di berikan kepada kami.
    Andrian
    Ketua Umum IPHONES-SS

  4. Riyadi mengatakan:

    Dilema. Masalah dimanapun hampir sama.
    Alasannya menunggu instruksi pusat.
    Kalau dipikir, bea sertifikasi itu untuk mengangkat GTT/PTT sekolah negeri kan bisa!

  5. ikhsan mengatakan:

    gmn nasib GTT yg pada tahun 2005 belum ada 1 tahun?? apakah ada pendataan lagi setelah pilpres 2009. terimakasih

  6. riwuds mengatakan:

    Ada. Maaf baru balas.

  7. sudeje mengatakan:

    Yang sabar dulu nanti kalau tiba waktunya kan ya diangkat . ingat rejeki ada di tangan Tuhan. yang ikhlas bekerja, semangat. dan kesejahteraan tidak diukur dengan materi, (fulus) gitu aja ! Oke …. !

    Riwuds : He.em. Tapi kalau cuma menunggu doank tidak akan diperhatikan, karena jelas Pemda Sendiri menyampaikan Jika tidak ada perubahan PP 48 atau PP baru, tidak mungkin kami melaksanakan. Begitu.
    Memang hanya ingat Tuhan lah, kekuatan kami ada

  8. rizki mengatakan:

    kami juga merasakan apa yang teman-taman rasakan,hanya ada satu kata teruskan perjuangan sampai SK PNS kita pegang. Amin
    Riwuds : Aamiin… HIDUP RIZKI!!! Kita harus berjuang, karena dengan kenaikan kesejahteraan Guru/Pegawai PNS, kita Honorer GTT/PTT Sekolah negeri justru semakin terpuruk dan terpinggirkan. Sungguh manusiawikah???

  9. samsul arifin mengatakan:

    kuncinya adalah RUBAH PP 48 BAGAIMANAPPUN CARANUYA !!! meskipun harus menemui Presiden sekalipun ?? AYO BERJUANG MERUBAH PP 48, DAN JANGAN LUPA BERDO’A ??

  10. risto mengatakan:

    jaga semangat, perjuangan baru di tengah jalan …
    jangan pernah kehabisan nafas & tenaga
    terusss …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: